loader image

Seminar SCC

Seminar Memahami State Capture Corruption

Ada kata bijak “Tanpa anti korupsi tidak akan ada negara yang maju”. Saat ini telah muncul generasi baru dimana koruptor tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam melakukan korupsi tapi salah satu modus baru adalah menggerakkan instrumen kekuasaan untuk memperoleh keuntungan, modus ini dinamai state capture corruption.

Pembahasan mengenai State Capture Corruption ini menghadirkan Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D. (Ekonom UGM) dan Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia).

Pada workshop ini kedua narasumber bersepakat bahwa pemberantasan korupsi harus  dilakukan untuk melindungi orang-orang di sekitar, bukan saja hanya untuk melindungi diri sendiri. Oleh karena itu perlu peran masyarakat dalam mengenal dan tidak turut diam ketika tindak pidana terjadi. Alasan masyarakat diharapkan tidak diam adalah karena korban dari tindak pidana korupsi bukan hanya kerugian
keuangan negara dan keutuhan negara melainkan masyarakat itu sendiri.

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan. Setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Dengan hukum sebagai alat utama, negara wajib menciptakan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Setiap orang sama hak dan kewajibannya. Kesamaan hak dan kewajiban itu disimbolisasi oleh aturan hukum yang abstrak dan umum. State Capture Corruption  tidak bisa dipisahkan dari politik yang berkembang di suatu negara. 

State Capture Corruption merupakan kondisi dimana perusahaan, institusi, atau individu yang berkuasa menggunakan korupsi untuk mempengaruhi dan membentuk kebijakan negara, lingkungan hukum, dan ekonomi sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Sehingga, State Capture Corruption juga disebut sebagai salah satu bentuk korupsi yang paling luas.